Bengkulusatu.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong mulai merealisasikan kucuran anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 di desanya. Hal tersebut diawali dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian dilanjutkan dengan titik nol pembangunan program padat karya tunai.
Untuk BLT, Pemdes Sukau Kayo merealisasikan pembagiannya kepada 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyerahan BLT senilai Rp 300 ribu/KPM ini pun dilakukan secara terbuka dalam musyawarah desa (Musdes) di Balai Desa setempat, Senin (5/7/2021) pagi.
Bahkan, Pjs Kades Sukau Kayo Bambang Erlangga, pun mengantarkan langsung BLT tersebut ke rumah KPM yang sakit dan lansia, dengan didampingi BPD dan Pendamping Desa .
“Untuk penerima BLT DD dampak Covid-19, sebanyak 53 KPM dan semuanya sudah kita serahkan secara langsung baik yang hadir di Balai Desa maupun yang sakit kita datangi kerumahnya,” kata Bambang.
Setelah selesai pembagian BLT, Pemdes Sukau Kayo melaksanakan titik nol program padat karya tunai berupa pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Bronjong. Untuk pembangunan Bronjong bertempat di sungai Air Nipis yang melintasi Desa Sukau Kayo, sepanjang 17 meter yang merupakan penyambungan jalur sebelumnya untuk mencegah longsor maupun abrasi pemukiman warga. Kemudian pembangunan JUT sepanjang 304 meter, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas, termasuk jalur transportasi pengangkutan hasil pertanian.
“Pemdes Sukau Kayo siap membangun, tentunya seusai dengan aturan yang ada. Untuk para pekerja padat karya tunai, akan dihitung sesuai aturan yakni sistem hari orang kerja (HOK), bukan sistem pekerjaan borongan. Masyarakat yang punya kapasitas bekerja, bisa mendaftar dengan tim pelaksana kegiatan (TPK),” ungkap Pjs Kades.
Terpantau, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Sekcam, TA, PD, BPD dan sejumlah perangkat desa.
Selain itu, Bambang menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan program desa. Salah satunya dalam pembayaran gaji, Honor dan intensif seluruh perangkat desa, BPD, Perangkat Agama, Linmas, hingga kader posyandu. Dibayarkan secara terbuka, baik jumlah gaji maupun total yang harus mereka terima sesuai dengan aturan yang ada.
“Kita akan usahakan selalu transparan, khusus untuk pembayaran gaji dan honor perangkat desa dan lainnya, ini sengaja diserahkan secara terbuka dalam rapat desa. Mereka semua harus tahu berapa jumlah yang diterima dan berapa nilai honor mereka perbulannya. Harapan kita jelas, supaya kinerja mereka kedepannya juga semakin baik,” pungkas Bambang. [Traaf]
